BANDAR LAMPUNG – Rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung mulai memasuki pembahasan serius di DPRD Kota Bandar Lampung.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Senin (5/10/2026), di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta, S.E. Agenda utama paripurna yakni Pembicaraan Tingkat I Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, sekaligus penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan regulasi tersebut.
Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap raperda yang berkaitan langsung dengan arah investasi dan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Dalam pidatonya, Eva Dwiana menegaskan bahwa penyertaan modal daerah bukan sekadar penempatan dana pemerintah, melainkan instrumen kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui investasi yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, tambahan modal diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan bank daerah, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kinerja bisnis, sekaligus meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
“Penyertaan modal daerah dan struktur permodalan melalui penyertaan modal daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, memperluas kapasitas usaha, dan meningkatkan daya saing perusahaan,” ujar Eva Dwiana.
Namun, Pemkot Bandar Lampung juga menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu orientasi utama. Pemerintah daerah berharap penyertaan modal tersebut dapat memberikan manfaat fiskal melalui penerimaan dividen dari kinerja bank daerah.
Artinya, setiap rupiah uang daerah yang disertakan harus memiliki ukuran manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat maupun keuangan daerah.
Eva menegaskan, pelaksanaan penyertaan modal harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan kehati-hatian. Selain itu, keputusan investasi harus memperhatikan analisis kelayakan, tingkat pengembalian investasi, potensi risiko, serta kondisi dan kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Penegasan tersebut menjadi penting karena penyertaan modal menggunakan uang daerah yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian, serta memperhatikan hasil analisis kelayakan investasi, tingkat pengembalian investasi, risiko investasi, dan kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung,” tegasnya.
Eva juga menyatakan bahwa penyertaan modal membutuhkan dasar hukum yang kuat agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum sekaligus menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk memberikan landasan hukum yang kuat, kepastian dalam pelaksanaan, serta menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penyertaan modal daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah,” katanya.
Dengan masuknya raperda tersebut ke tahapan pembahasan DPRD, perhatian publik kini tertuju pada seberapa besar nilai penyertaan modal yang akan digelontorkan, bagaimana skema investasinya, berapa target dividen yang diharapkan, serta seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Bandar Lampung.
Sebab, penyertaan modal tidak boleh berhenti pada penambahan angka investasi. Uang daerah harus menghasilkan manfaat yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rangkaian rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Penyampaian Raperda Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Tahapan selanjutnya akan menjadi ruang penting bagi DPRD untuk menguji secara lebih mendalam kelayakan investasi, proyeksi keuntungan, risiko, serta manfaat penyertaan modal tersebut bagi masyarakat dan fiskal daerah. (Sangun)
