Palembang – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., bersama Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Farid Firman, S.E., M.Si., di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026).
Pengukuhan tersebut turut dihadiri para Bupati/Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pengawasan antara BPKP dan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, efektif dan akuntabel.
Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., CGCAE., CIAE., FRMP., menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang selama ini terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat untuk menjawab tantangan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meyakini Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik.
Menurut Herman Deru, BPKP memiliki posisi strategis dalam membantu sekaligus menavigasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Pendampingan dan pengawasan tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang kuat, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur juga menegaskan bahwa kepala daerah memiliki ruang untuk melakukan improvisasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Namun, implementasi kebijakan tersebut tetap membutuhkan perencanaan yang matang serta pendampingan agar setiap program dan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan keuangan daerah.
Kehadiran Bupati Askolani dan Sekda Erwin Ibrahim juga menegaskan komitmen Pemkab Banyuasin untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi benar-benar diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi secara tertutup yang membahas isu strategis, yakni rasionalisasi belanja prioritas di tengah tekanan fiskal daerah yang terbatas serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pembahasan tersebut menjadi penting mengingat pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran, sekaligus memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Banyuasin dan Sekda, Kepala BPKAD Banyuasin Dra. Yuni Khairani, M.Si., Inspektur Banyuasin Drs. H. Alamsyah Rianda, M.H., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M. (yin)
