BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Rabu (23/9/2026).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama. Perubahan APBD menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sekaligus mengarahkan anggaran pada program yang dinilai strategis, mulai dari percepatan pembangunan, penguatan pelayanan publik, penyelesaian kewajiban daerah hingga penggerakan ekonomi.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan, perubahan anggaran mencakup penyesuaian target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Sementara itu, defisit antara pendapatan dan belanja daerah akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang sah. Sumbernya berasal dari penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan LHP BPK serta penerimaan pinjaman daerah.
Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk membayar cicilan pokok utang daerah yang telah jatuh tempo.
Namun, kesepakatan perubahan APBD bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran yang telah disusun benar-benar bergerak menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Gubernur menegaskan seluruh rekomendasi dan catatan strategis DPRD akan menjadi perhatian perangkat daerah, khususnya dalam mempercepat realisasi belanja yang masih rendah serta memastikan program yang dijalankan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Setelah disetujui bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan demikian, pekerjaan berikutnya bukan lagi sekadar menyusun dan menyepakati anggaran. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja—bukan mengendap, terlambat direalisasikan, atau kehilangan dampak bagi masyarakat. (Sangun)
