LAMPUNG UTARA — Program irigasi pertanian tak boleh hanya bagus di atas kertas. Ketika pompa berhenti, saluran tak berfungsi, dan air tak sampai ke lahan, maka sebesar apa pun program yang digelontorkan akan kehilangan maknanya bagi petani.
Pesan itulah yang terlihat saat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Lampung Utara turun langsung ke lapangan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Irigasi Pompa (IRPOM) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di Gapoktan Manunggal Jaya, Desa Baru Raharjo, Kecamatan Sungkai Utara, Rabu (16/9/2026).
Tak sekadar duduk di belakang meja, Kepala Dinas TPH Lampung Utara Ina Sulistiya, SP, bersama jajaran pejabat teknis melihat langsung kondisi fasilitas pertanian yang menjadi tumpuan petani.
Turut mendampingi Sekretaris Dinas Victor Mahawisnu, S.HUT, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Muntofik, SE, Kepala Bidang Tanaman Pangan Esti Yulistriasih, SE, serta jajaran staf teknis.
Kehadiran mereka disambut Kepala Desa Baru Raharjo Muhammad Iqbal (Agam), PPL Komang, SP, Babinsa Koramil setempat Pelda Rudi Hartono, serta pengurus dan anggota Gapoktan Manunggal Jaya.
Monev ini bukan tanpa alasan. Dinas TPH ingin memastikan program IRPOM dan RJIT benar-benar terealisasi, berfungsi, dan tepat sasaran.
Sebab, persoalan irigasi bukan perkara kecil. Ketersediaan air menjadi salah satu penentu hidup-matinya produktivitas lahan pertanian, terlebih ketika petani menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim.
Di titik inilah pompanisasi dan jaringan irigasi tersier dituntut bukan sekadar terpasang, tetapi harus mampu mengalirkan manfaat sampai ke lahan petani.
Kepala Dinas TPH Ina Sulistiya menegaskan, optimalisasi fasilitas irigasi tersier dan pompanisasi sangat penting untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) serta produktivitas padi di wilayah Sungkai Utara.
Artinya, fasilitas yang telah dibangun harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai bantuan berhenti pada pembangunan fisik, sementara manfaatnya tidak berumur panjang.
Dinas TPH juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, Babinsa, dan kelompok tani.
Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar fasilitas IRPOM dan RJIT dapat digunakan secara berkelanjutan dan mampu menjawab persoalan kebutuhan air di tingkat usaha tani.
Peninjauan langsung juga membuka ruang bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai kendala teknis yang dihadapi petani.
Persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.
Bagi petani, ukuran keberhasilan program tentu sederhana yakni air mengalir, lahan terairi, tanaman tumbuh, produksi meningkat, dan pendapatan ikut terdongkrak.
Karena pada akhirnya, program pertanian bukan tentang seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa banyak fasilitas yang dibangun. Ukuran sebenarnya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan petani.
Monev ditutup dengan diskusi dan ramah tamah antara Dinas TPH, pemerintah desa, PPL, Babinsa, serta pengurus Gapoktan Manunggal Jaya.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar memastikan program telah dilaksanakan, tetapi memastikan IRPOM dan RJIT benar-benar hidup, bekerja, dan memberi dampak nyata bagi petani Desa Baru Raharjo.(Arif)
