PALEMBANG — Persoalan pengadaan tanah kembali menjadi titik krusial pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel H. Herman Deru tak ingin proses tersebut berjalan berlarut-larut hingga menghambat masyarakat menikmati infrastruktur strategis tersebut.
Di hadapan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Herman Deru menegaskan bahwa percepatan harus menjadi prioritas.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Plt. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Syahrudin, di Griya Agung, Palembang, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas monitoring dan percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan JTTS di Sumatera Selatan.
Menariknya, Herman Deru mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah sebenarnya dapat didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemkab Musi Banyuasin. Namun, opsi tersebut belum ditempuh.
“Kenapa ini tidak kita lakukan, Karena kita menginginkan akselerasi. Sehingga ini masih kita handel agar penyelesaian ruas jalan tol ini dapat cepat diselesaikan dan masyarakat segera bisa menikmati ruas jalan tol tersebut,” tegas Herman Deru.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov Sumsel tidak ingin persoalan administratif dan proses pengadaan lahan menjadi rem pembangunan.
Herman Deru meminta seluruh persoalan di lapangan segera dipetakan dan diselesaikan secara bijak. Termasuk persoalan sertifikat kepemilikan tanah yang berpotensi memunculkan persoalan apabila tidak ditangani secara cermat. Pembangunan boleh dikebut, tetapi hak masyarakat jangan sampai dikorbankan.
Karena itu, Herman Deru meminta seluruh pihak yang terlibat tidak bekerja tanpa target. Setiap tahapan harus memiliki time schedule yang jelas, terukur, dan dapat dikawal.
Bahkan, gubernur berharap pada November mendatang tahapan yang diperlukan sudah dapat dilaksanakan.
Pesannya sederhana, jangan sampai persoalan pengadaan tanah kembali menjadi pekerjaan yang tidak kunjung selesai.
Empat Titik yang Disorot Herman Deru
Untuk memastikan percepatan berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru, Herman Deru menekankan empat hal yang wajib dikawal.
Pertama, pendanaan. Ketersediaan anggaran untuk proses pengadaan tanah harus benar-benar dipastikan.
Kedua, data persil. Setiap bidang tanah harus memiliki data yang benar dan akurat. Kesalahan data berpotensi menjadi sumber persoalan baru.
Ketiga, tanaman di atas lahan. Data tanaman atau tumbuhan yang berada di atas bidang tanah harus diverifikasi secara baik agar perhitungan ganti kerugian memiliki dasar yang jelas.
Keempat, hak masyarakat. Ganti kerugian harus diberikan secara setara dan sesuai ketentuan agar tidak melahirkan rasa ketidakadilan.
Bagi Herman Deru, percepatan pembangunan tidak boleh sekadar mengejar fisik jalan tol. Prosesnya juga harus bersih, terukur, dan tidak meninggalkan persoalan di belakang.
Sementara itu, Syahrudin menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, khususnya Herman Deru, atas langkah yang terus dilakukan untuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan jalan tol.
Kini, target telah diletakkan. November menjadi salah satu titik waktu yang ditunggu untuk melihat sejauh mana percepatan pengadaan tanah benar-benar bergerak dari meja koordinasi menuju penyelesaian di lapangan. (Yin)
