LAMPUNG UTARA — Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat sinergi dalam penataan dan pengelolaan pertanahan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Lampung Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Tamu Bupati Lampung Utara, Kamis (10/9/2026), dengan dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bapenda Lampung Utara Dr. H. Desyadi, S.H., M.H. turut mendampingi Bupati Lampung Utara, Ir. Hamartoni Ahadis
Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan data dan administrasi pertanahan yang semakin tertib, akurat dan terintegrasi.
Bagi pemerintah daerah, persoalan pertanahan bukan sekadar menyangkut kepastian hukum atas aset dan lahan, tetapi juga berkaitan erat dengan tertib administrasi pemerintahan, perlindungan aset daerah serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang munculnya persoalan administrasi maupun sengketa pertanahan akibat data yang tidak sinkron atau pengelolaan aset yang belum optimal.
Keterlibatan Bapenda dalam agenda tersebut juga memperlihatkan bahwa data pertanahan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan sektor pendapatan daerah. Data yang valid dan terintegrasi dapat menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah.
Penandatanganan Nota Kesepakatan dan PKS ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, tertib, terukur dan berbasis data.
Pemkab Lampung Utara di bawah kepemimpinan Hamartoni Ahadis diharapkan dapat memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. (**)
