JAKARTA — Langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperluas perlindungan sosial mulai membuahkan hasil. Dalam audiensi dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Pemkab Lampung Utara memperoleh persetujuan alokasi sekitar 5.608 kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sekaligus persetujuan atas 188 usulan bantuan sosial dan dukungan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Persetujuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, terutama warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta keluarga rentan yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Audiensi yang dilakukan Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., bersama Wamensos Agus Jabo Priyono beserta jajaran itu menjadi bagian dari upaya Pemkab memperjuangkan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu hasil penting pertemuan tersebut adalah disetujuinya usulan pengalihan peserta PBI APBD ke PBI Jaminan Kesehatan dengan alokasi sekitar 5.608 jiwa. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat akses warga terhadap layanan kesehatan.
Tak hanya soal jaminan kesehatan, sebanyak 188 usulan bantuan sosial juga mendapat persetujuan. Usulan itu meliputi bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas serta dukungan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga rentan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4.
Dukungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi menjadi pintu bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi.
Kabar penting lainnya, Wamensos turut menyetujui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Utara. Program ini menjadi salah satu harapan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan lebih besar dalam meraih masa depan yang lebih baik.
Wabup Romli dalam audiensi tersebut didampingi Kepala Dinas Sosial Lampung Utara, Imam Hanafi, M.Pd.I., beserta jajaran. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono didampingi sejumlah tenaga ahli Menteri Sosial, yakni Hendri Kurniawan, Alif Kamal, Antun Joko Susmana, Agustinus Budi Prasetyo Hadi, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara.
Capaian ini menjadi modal penting bagi Lampung Utara untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh persetujuan tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, dengan data penerima yang akurat dan pelaksanaan yang transparan.
Sebab, ukuran keberhasilan program perlindungan sosial bukan semata banyaknya kuota atau jumlah usulan yang disetujui, melainkan seberapa cepat manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemkab Lampung Utara kini dituntut mengawal hasil audiensi tersebut hingga tuntas, kuota kesehatan terealisasi, bantuan sosial menjangkau penerima yang berhak, dan pembangunan Sekolah Rakyat bergerak nyata. Pada akhirnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima kabar persetujuan, mereka menunggu bukti nyata. (*)
