Bandarlampung — Upaya menekan angka stunting di Lampung tidak cukup hanya mengandalkan program kesehatan. Persoalan yang berkaitan dengan gizi, sanitasi, air bersih hingga pola asuh tersebut membutuhkan kerja bersama lintas sektor dan intervensi yang terukur.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung, yang dihadiri Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Romli didampingi Kepala Bappeda Lampung Utara Dewi Setyawati, M.SE., M.Sc., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Lampung. Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala Cabang Dompet Dhuafa Lampung.
Pertemuan tersebut melibatkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung, jajaran Korem 043/Gatam, Polda Lampung, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, serta perwakilan Kodam XXI/Raden Intan.
Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Studi Gizi Indonesia (SGI), Provinsi Lampung masuk dalam jajaran lima provinsi dengan prevalensi stunting terendah secara nasional. Capaian tersebut, menurutnya, sejalan dengan tren penurunan angka stunting yang berlangsung dari tahun ke tahun.
Namun, capaian tersebut dinilai tetap membutuhkan pengawalan serius agar penurunan stunting tidak berhenti pada angka statistik, melainkan benar-benar berdampak terhadap kualitas tumbuh kembang anak.
“Stunting merupakan permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, mulai dari cakupan asupan ASI, akses air minum bersih, pembenahan sanitasi, hingga kecukupan asupan gizi,” ujar Jihan.
Ia menekankan sejumlah langkah strategis yang harus terus diperkuat pemerintah kabupaten/kota, mulai dari penguatan analisis situasi, optimalisasi perencanaan, hingga penajaman penilaian dan rencana penyelesaian kasus.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan memastikan setiap program menyasar persoalan dan kelompok yang tepat.
Melalui aksi konvergensi tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak bekerja secara parsial. Intervensi kesehatan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perbaikan sanitasi, akses air bersih, pemenuhan gizi, serta penguatan peran keluarga.
Bagi Lampung Utara, forum koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Target akhirnya bukan sekadar menurunkan persentase stunting, tetapi memastikan generasi Lampung tumbuh lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang semakin kuat. (**)
