KOTABUMI – Arah kebijakan anggaran Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2027 mulai dipatok. Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).
Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Lampung Utara itu dipimpin Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, S.T. Hadir pula jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Pengesahan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif. Dokumen ini menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan ke mana arah kebijakan pembangunan dan bagaimana ruang fiskal daerah akan digunakan pada 2027.
Di titik inilah, setiap angka anggaran memiliki konsekuensi. Program yang masuk dalam prioritas harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sementara alokasi anggaran dituntut mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan dampak nyata.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, proses penyusunan APBD 2027 memasuki tahapan berikutnya. Pemerintah daerah bersama DPRD selanjutnya akan mematangkan rancangan anggaran sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Nota kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat pembahasan Raperda APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2027, sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan tepat waktu.
Bagi Pemkab Lampung Utara, tantangannya bukan berhenti pada pengesahan dokumen anggaran. Ujian sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah yang direncanakan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi deretan angka di atas kertas, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. (**)
