KOTABUMI – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat langkah pengendalian ekonomi daerah. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual, Senin (14/9/2026).
Rakor tersebut diikuti dari Ruang Tamu Bupati Lampung Utara. Bupati Lampung Utara diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Utara, Drs. Kadarsyah, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Rakor yang digelar secara rutin tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian harga serta laju inflasi di masing-masing wilayah.
Pembahasan tidak hanya berkutat pada perkembangan inflasi dan stabilitas harga komoditas bahan pokok. Pemerintah daerah juga mendapatkan arahan terkait sejumlah program strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satunya mengenai percepatan proses verifikasi dan validasi kelembagaan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis kawasan desa.
Selain itu, Rakor turut membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI).
RBI merupakan program kolaborasi lintas sektor di tingkat desa atau kelurahan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan serta penguatan perlindungan terhadap anak. Program tersebut diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi berbagai sektor dalam menyelesaikan persoalan sosial di tingkat akar rumput.
Keikutsertaan Lampung Utara dalam Rakor tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan dan arahan pemerintah pusat.
Tak hanya menjaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi masyarakat, Pemkab Lampung Utara juga dituntut mampu memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, berbagai persoalan ekonomi maupun sosial diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.(Arif)
