KOTABUMI — Penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Lampung Utara belum menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Di tengah capaian tersebut, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengakui masih diperlukan intervensi lintas sektor, penguatan program pemberdayaan masyarakat, serta dukungan anggaran untuk menuntaskan persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan.
Hal itu disampaikan Hamartoni dalam entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Siger, Setdakab Lampung Utara, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pengawasan program penurunan kantong kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional.
Hamartoni hadir didampingi Wakil Bupati Romli dan Sekretaris Daerah Intji Indriati, serta jajaran kepala perangkat daerah. Sementara itu, tim BPKP dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Krisno Wandi Siahaan.
Dalam sambutannya, Hamartoni memaparkan upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai indikator pembangunan disebut menunjukkan perkembangan positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kategori tinggi.
Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), hingga mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
“Bicara mengenai kemiskinan, kami tetap membutuhkan intervensi dan dukungan lintas sektor untuk memberikan solusi nyata dalam mengurangi kantong kemiskinan serta menuntaskan masalah stunting di Lampung Utara,” ujar Hamartoni.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penurunan indikator belum otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan warga yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Karena itu, pengawasan BPKP menjadi penting untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata. Evaluasi tidak cukup berhenti pada capaian angka atau serapan anggaran, tetapi juga perlu melihat sejauh mana intervensi pemerintah mampu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ke depan, konsistensi program, koordinasi antarperangkat daerah, keterlibatan dunia usaha, serta ketepatan penggunaan anggaran akan menjadi faktor penentu. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dituntut menjaga tren penurunan kemiskinan dan stunting agar tidak sekadar menjadi catatan statistik, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Egi)
