Percepat Infrastruktur, Hamartoni Bidik Skema KPBU untuk Dongkrak Pembangunan Lampung Utara

REDAKSI
Oplus_131072
banner 120x600

JAKARTA — Keterbatasan fiskal daerah tak boleh menjadi penghambat pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai memperkuat langkah strategis dengan membuka peluang pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Langkah tersebut ditegaskan Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam audiensi pelaksanaan proyek KPBU bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Utara mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Melalui skema KPBU, pemerintah daerah berpeluang mempercepat pembangunan dengan melibatkan sektor swasta, tanpa semata-mata bergantung pada kapasitas APBD.

Bupati Hamartoni hadir bersama Kepala Dinas Perhubungan Anom Sauni, S.H., M.M., Kepala DPMPTSP Dra. Dina Prawitarini, M.M., Kepala BPKAD Biantori, S.Sos., M.H., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dicky Fahlevi Suudi, S.Sos., M.M.

Audiensi tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Ir. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., didampingi Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, M.M., dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., beserta jajaran pemerintah provinsi.

Hadir pula Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Salah satu agenda penting dalam audiensi tersebut adalah pembahasan pengembangan proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Provinsi Lampung.

Pembangunan dan peningkatan fasilitas penerangan jalan dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Infrastruktur ini juga menjadi faktor pendukung konektivitas antarwilayah dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Bagi Lampung Utara, peluang pengembangan APJ melalui skema KPBU menjadi salah satu alternatif yang patut dikaji secara serius. Penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keamanan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Namun, penerapan skema KPBU juga membutuhkan perencanaan matang, kajian kelayakan yang komprehensif, serta perhitungan kemampuan keuangan daerah agar kerja sama yang dibangun tidak justru menjadi beban fiskal di masa mendatang.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampung Utara berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam mengidentifikasi peluang proyek infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui skema KPBU.

Skema ini membuka ruang bagi keterlibatan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, dengan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mendorong pembangunan yang lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ke depan, tantangan Pemkab Lampung Utara bukan hanya membuka peluang kerja sama, tetapi memastikan setiap rencana yang disusun dapat berujung pada pembangunan nyata, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan penguatan sinergi dan pemanfaatan pembiayaan alternatif, percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung Utara diharapkan tidak lagi semata bergantung pada kemampuan APBD, tetapi juga didukung inovasi pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan. (Egi)

banner 450x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *