Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Lampura Perkuat Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Jadi Taruhan

REDAKSI
Oplus_131072
banner 120x600

KOTABUMI — Stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Di tengah potensi gejolak harga dan gangguan distribusi pangan, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Selasa (3/11/2026).

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lampung Utara itu dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. Hi. Kadarsyah, M.M., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.

Pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin pemerintah. Stabilitas harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, langkah antisipasi terhadap kenaikan harga dan hambatan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.

Dalam rakor tersebut, dibahas perkembangan inflasi nasional serta berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Pembahasan juga mencakup penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagi Lampung Utara, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sedini mungkin.

Namun, efektivitas pengendalian inflasi tidak cukup hanya diukur dari keikutsertaan dalam rapat koordinasi. Langkah konkret di lapangan, mulai dari pemantauan harga, pengawasan distribusi, hingga memastikan pasokan pangan tersedia dengan harga terjangkau, menjadi kunci agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut menjadi perhatian. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan usaha produktif sekaligus memperkuat perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Sejumlah perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap koordinasi yang berkelanjutan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, serta melindungi daya beli masyarakat.

Di tengah dinamika perekonomian, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menjaga angka inflasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan dasar. Stabilitas harga harus hadir nyata di pasar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (Egi)

banner 450x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *