Kendalikan Inflasi Tak Cukup Sekadar Rapat, Pemkab Lampung Utara Bahas Daya Beli hingga Upah Minimum 2027

REDAKSI
Oplus_131072
banner 120x600

Kotabumi – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (16/11/2026).

Rakor yang berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Lampung Utara tersebut dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dra. Sri Mulyana, M.Si. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Forkopimda serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam rakor mingguan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga menyentuh sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga isu utama menjadi perhatian, yakni pengelolaan data konsumsi rumah tangga untuk mengukur daya beli masyarakat secara akurat, sosialisasi upah minimum tahun 2027 sebagai langkah menghadapi dinamika ketenagakerjaan, serta optimalisasi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui gerakan nasional peduli tetangga.

Pengelolaan data konsumsi rumah tangga dinilai penting karena menjadi salah satu dasar dalam membaca kondisi riil ekonomi masyarakat. Sementara itu, kebijakan upah minimum 2027 perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Di sisi lain, optimalisasi agen Perlindungan Sosial diharapkan mampu memperkuat jaring pengaman sosial, terutama dalam memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan akses bantuan secara tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi.

Namun, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui koordinasi dan rapat rutin. Diperlukan langkah konkret di daerah, mulai dari pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan distribusi berjalan lancar, hingga memperkuat daya beli masyarakat.

keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya bukan diukur dari seberapa sering rapat digelar, melainkan dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjaga harga tetap terkendali dan meringankan beban ekonomi masyarakat. (Egi)

banner 450x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *