Terima Audiensi PMII, Hamartoni Dituntut Buka Ruang Kritis Mahasiswa dalam Mengawal Pembangunan Lampung Utara

REDAKSI
Oplus_131072
banner 120x600

KOTABUMI – Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menerima audiensi jajaran Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Lampung Utara yang dipimpin Ketua Feni Sri Ayu bersama sejumlah pengurus, Senin (16/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Bupati Setdakab Lampung Utara itu bukan sekadar agenda silaturahmi. Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial sekaligus mitra kritis pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, Hamartoni menyambut baik kehadiran para aktivis mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terbuka terhadap masukan, gagasan kritis, serta kolaborasi konstruktif dari kalangan mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran dan ikut mendorong pembangunan daerah.

Namun, keterbukaan pemerintah terhadap kritik tentu tidak cukup berhenti pada pernyataan. Ruang dialog harus dibuktikan melalui kesediaan pemerintah menerima evaluasi, menindaklanjuti aspirasi, serta memberikan jawaban atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

Di sisi lain, PMII diharapkan tidak hanya hadir dalam agenda seremonial, tetapi mampu menjalankan fungsi intelektual dan kontrol sosial secara konsisten, terutama dalam mengawal kebijakan, pelayanan publik, serta arah pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kepala Dinas Kominfo Dicky Fahlevi Suudi, S.Sos., M.M., serta Kepala Badan Kesbangpolinmas Iwan Purnama, S.Sos.

Pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi pertemuan antara pemerintah dan organisasi mahasiswa. Lebih dari itu, harus ada ruang komunikasi berkelanjutan yang memungkinkan kritik disampaikan tanpa sekat dan aspirasi mahasiswa memperoleh tindak lanjut nyata.

Sebab, pembangunan Lampung Utara tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan partisipasi publik, keberanian mengoreksi kebijakan, serta keterlibatan generasi muda untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat. (Egi)

banner 450x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *