LAMPUNG UTARA – Penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada di Kabupaten Lampung Utara belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara mengungkapkan telah memeriksa sedikitnya 80 saksi. Pengusutan perkara tersebut masih terus bergulir dan pendalaman keterangan para pihak masih dilakukan.
Angka 80 saksi menjadi sinyal bahwa perkara dana hibah Pilkada bukan persoalan kecil. Publik kini menunggu sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut mampu mengungkap dugaan penyimpangan serta memastikan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Prosesnya masih terus berjalan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani, usai menerima aspirasi massa Pospera yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (12/11/2026).
Ready menjelaskan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi masih menjadi bagian dari proses pendalaman perkara. Hingga saat ini, total saksi yang telah dimintai keterangan mencapai 80 orang. Keterangan mereka dinilai penting untuk mengurai persoalan yang tengah ditangani kejaksaan.
Tak hanya perkara dana hibah Pilkada, Kejari Lampung Utara juga memastikan penanganan kasus dugaan penyimpangan pupuk masih berjalan.
“Begitu juga dengan kasus pupuk. Prosesnya masih berlangsung,” tegasnya.
Di tengah proses hukum yang masih bergulir, Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami, menegaskan organisasinya tidak akan berhenti mengawal sejumlah persoalan yang mereka suarakan. Baginya, aksi unjuk rasa bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan bentuk tekanan publik agar berbagai dugaan persoalan di daerah tidak dibiarkan menguap tanpa kejelasan.
Sejumlah tuntutan yang dikawal Pospera meliputi dugaan penyimpangan dana hibah KPU, dugaan pengondisian proyek dan fee 20 persen di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru), persoalan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, hingga dugaan penyimpangan pupuk.
“Akan tetap kami kawal sampai akhir,” tegas Juaini.
Selain perkara dana hibah Pilkada, dugaan pengondisian proyek disertai fee 20 persen di lingkungan Disperkimciptaru juga belum lepas dari perhatian publik.
Isu tersebut sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media daring setelah mencuat melalui unggahan di grup Facebook yang memiliki puluhan ribu anggota. Dugaan itu kemudian berkembang menjadi sorotan masyarakat dan memantik desakan agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Persoalan tersebut bahkan telah mendapat perhatian kalangan legislatif dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat juga disebut tengah melakukan penanganan terhadap persoalan tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara, sebelumnya mempersilakan siapa pun yang memiliki bukti kuat untuk melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sikap itu menjadi penting, sebab dugaan pengondisian proyek dan praktik fee bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan saling membantah. Jika memang terdapat bukti, aparat penegak hukum harus menelusurinya secara profesional agar persoalan menjadi terang.
Sementara itu, dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada yang dilaporkan sejak 26 Mei 2025 hingga kini masih dalam proses penyidikan Kejari Lampung Utara. Sejumlah anggota KPU Lampung Utara juga diketahui telah dimintai keterangan.
Dengan telah diperiksanya 80 saksi, masyarakat tentu berharap proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan demi pemeriksaan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai hasil penyidikan, konstruksi perkara, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab apabila ditemukan bukti yang cukup.
Kini, pekerjaan rumah Kejari Lampung Utara bukan hanya memastikan proses berjalan, tetapi juga membuktikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada janji pengusutan.
Sebab, uang hibah yang bersumber dari keuangan negara menyangkut kepentingan publik. Begitu pula dugaan praktik pengondisian proyek yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
Pospera menyatakan tetap mengawal. Masyarakat menunggu pembuktian. Dan Kejaksaan dituntut menuntaskan setiap perkara berdasarkan hukum, bukan membiarkannya berlarut-larut tanpa kepastian. (**)














