JAKARTA – Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lampung Utara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Dugaan masih adanya korban lain yang belum berani bersuara menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum dan seluruh institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.
Atas dasar itu, Ketua Laskar Lampung DPC Lampung Utara, Adi Candra, bersama jajaran pengurus bergerak hingga ke Jakarta. Mereka mendatangi sejumlah lembaga pemerintah dan institusi terkait untuk mendesak agar kasus tersebut dibongkar secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Langkah ini bukan sekadar menyampaikan laporan. Laskar Lampung ingin memastikan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada satu tersangka, sementara kemungkinan adanya korban lain, pihak yang mengetahui kejadian, maupun dugaan kelalaian dalam sistem pengawasan belum terungkap.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Laskar Lampung menyampaikan laporan dan aspirasi secara langsung kepada:
1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
2. Menteri Agama Republik Indonesia.
3. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), melalui Kak Seto.
4. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Lampung Dapil II Fraksi NasDem, Nessy Kalviya.
Adi Candra menegaskan, dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan melalui kompromi, tekanan, ataupun upaya menjaga citra institusi.
Menurutnya, keselamatan dan masa depan korban harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun, termasuk nama baik lembaga pendidikan keagamaan.
“Langkah ini kami lakukan semata-mata untuk melindungi korban agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban berikutnya. Harus ada tindakan tegas dan efek jera. Jangan sampai persoalan serius seperti ini justru ditutupi dengan alasan menjaga nama baik pondok, sementara santriwati yang menimba ilmu agama harus menanggung penderitaan,” tegas Adi Candra.
Tak hanya mendesak pengusutan perkara pidana, Laskar Lampung juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pondok pesantren yang bersangkutan.
Adi Candra menyoroti dugaan belum terpenuhinya persyaratan perizinan lembaga tersebut, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Menurutnya, persoalan administrasi dan legalitas tidak boleh diabaikan, terlebih ketika muncul dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.
Pemerintah diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status perizinan, tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, hingga mekanisme perlindungan santri.
“Jangan hanya fokus pada penanganan perkara pidananya. Tata kelola pondok juga harus diperiksa. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan. Jangan sampai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman justru menyisakan ancaman bagi anak-anak yang berada di dalamnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, lembaga pendidikan keagamaan harus menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Status sebagai lembaga pendidikan agama tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan maupun pertanggungjawaban.
Laskar Lampung juga mendesak instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan santri.
Menurut Adi Candra, tragedi dugaan pelecehan seksual tidak boleh hanya berujung pada penanganan pelaku, tetapi harus menjadi momentum untuk membenahi sistem yang memungkinkan kekerasan terjadi atau tidak terdeteksi.
Ia meminta adanya pengawasan yang transparan, pemasangan CCTV di area publik yang relevan, serta mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh para santri.
Namun, pemasangan CCTV bukan satu-satunya solusi. Sistem perlindungan harus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, korban tidak mengalami intimidasi, dan identitas anak tetap terlindungi.
“Harus ada CCTV di area publik, pengawasan yang ketat, dan mekanisme pengaduan yang benar-benar aman. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya dilindungi justru takut berbicara karena tekanan atau intimidasi,” tegasnya.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang diduga menjadikan lembaga pendidikan agama sebagai sarana kepentingan pribadi.
“Jangan jual agama untuk kepentingan pribadi dan menumpuk harta. Pondok pesantren adalah tempat menimba ilmu agama, membentuk akhlak, dan membangun masa depan. Bukan tempat memperdaya anak-anak yang tidak berdaya. Jika ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya,” tandas Adi Candra.
Di akhir rangkaian kunjungan, Adi Candra menegaskan bahwa Laskar Lampung akan terus mengawal kasus tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.
Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, mendalami seluruh kemungkinan yang relevan, serta memastikan tidak ada korban yang terabaikan.
“Laskar Lampung akan selalu istiqomah berada di garda terdepan memperjuangkan kepentingan anak-anak yang mengalami kekerasan, di mana pun mereka berada. Kami menyatakan perang terhadap predator anak!” tegasnya.
Apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh? Apakah dugaan adanya korban lain akan diungkap? Dan apakah pemerintah berani melakukan evaluasi tegas terhadap lembaga pendidikan yang diduga bermasalah ketika dugaan kekerasan seksual menyangkut anak-anak, yang dipertaruhkan bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga masa depan korban dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Jangan biarkan kasus ini tenggelam. Jangan biarkan korban kembali dibungkam. Perlindungan anak harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan. (Egi)














