KOTABUMI – Persoalan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII Unit Bunga Mayang yang bersinggungan dengan masyarakat Desa Handuyang Ratu dan Desa Bandar Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan penguasaan lahan perusahaan, kejelasan batas wilayah serta status tanah menjadi hal yang tak bisa ditawar.
Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., turun langsung ke lokasi HGU Nomor 21, Rabu (4/11/2026). Peninjauan ini menjadi langkah konkret Pemkab Lampung Utara untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus merespons persoalan pertanahan yang melibatkan PTPN VII dengan masyarakat setempat.
Langkah tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan. Pemerintah dituntut memastikan persoalan lahan tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan, sementara masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah dan batas wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Romli didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kasat Pol PP Mankodri, S.H., M.M., Kepala Dinas Perkimciptaru Dirgantara, S.T., M.T., serta perwakilan Diskominfo, Kesbangpollinmas, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat Bunga Mayang, Camat Muara Sungkai, dan jajaran perangkat daerah terkait.
Turut hadir perwakilan PTPN VII serta masyarakat yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian dalam peninjauan adalah Titik Kartometrik (TK) 01, yang merupakan simpul pertemuan batas tiga kabupaten, yakni Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang Barat.
Titik ini menjadi penting karena persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut penguasaan lahan, tetapi juga kepastian batas administrasi wilayah. Ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran terhadap batas wilayah berpotensi memperumit penyelesaian persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi geografis di lapangan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait lahan yang bersinggungan dengan objek HGU Nomor 21/009 milik PTPN.
Dalam konteks ini, kejelasan batas wilayah menjadi salah satu aspek penting yang harus ditelaah secara cermat. Pemerintah tidak boleh hanya berpegang pada klaim sepihak, melainkan harus memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peninjauan titik batas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.
Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam menelaah kesesuaian lokasi objek persoalan dengan batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan
Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat peta atau melakukan peninjauan sesaat. Dibutuhkan pencocokan data administrasi, dokumen pertanahan, batas HGU, serta kondisi faktual di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan posisi dan status lahan.
Di sisi lain, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan persoalan pertanahan ditangani secara objektif, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun.
Peninjauan yang dipimpin Wabup Romli diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian yang lebih konkret. Sebab, konflik pertanahan bukan persoalan yang bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. (Egi).














