Status Atlet Porprov Lampung Berubah Usai Pengesahan, PERBASI Desak KONI Buka-bukaan.

REDAKSI
banner 120x600

BANDAR LAMPUNG — Kepastian bertanding atlet bola basket pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026 kini dipertanyakan. Sejumlah atlet yang sebelumnya dinyatakan memenuhi persyaratan (MS), justru berubah status menjadi tidak memenuhi persyaratan (TMS) dalam sistem KONI Lampung setelah tahapan pengesahan atlet berlangsung.

Perubahan status yang terjadi pascapengesahan tersebut memantik keberatan keras Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Pengprov PERBASI) Lampung. KONI Lampung pun didesak membuka dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme yang digunakan dalam mengubah status keabsahan atlet.

Koordinator Bidang Hukum Pengprov PERBASI Lampung, Gindha Ansori Wayka, S.H., M.H., yang mendampingi Ketua PERBASI Lampung Fahrur Rozie, S.E., menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Lebih dari itu, perubahan status tersebut menyangkut kepastian regulasi, integritas penyelenggaraan kompetisi, dan hak atlet yang telah mempersiapkan diri untuk bertanding.

“Kami sangat menyayangkan adanya perubahan status atlet yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan, terlebih perubahan tersebut terjadi setelah tahapan pengesahan. Kami meminta KONI Lampung menjelaskan dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan perubahan tersebut,” tegas Gindha. Selasa (3/11/2026)

Menurutnya, persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka. Sebab, ketika proses verifikasi dan pengesahan telah dilalui, hasilnya tidak semestinya berubah begitu saja tanpa alasan yang jelas dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan surat resmi Panitia Besar Porprov X Lampung 2026 tertanggal 30 Oktober 2026, proses pendaftaran dan keabsahan cabang olahraga telah dinyatakan selesai. Sementara agenda pengesahan atlet dijadwalkan pada 2 November 2026.

Namun, justru setelah tahapan tersebut berlangsung, muncul perubahan status sejumlah atlet bola basket dalam sistem KONI Lampung.

Perubahan status ini memunculkan pertanyaan mendasar: atas dasar apa atlet yang sebelumnya dinyatakan sah kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat

Pengprov PERBASI Lampung menegaskan, pihaknya telah menyampaikan ketentuan teknis khusus cabang olahraga bola basket yang merupakan hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov). Ketentuan tersebut mencakup mekanisme keikutsertaan atlet yang memperkuat kabupaten/kota berbeda dari daerah asalnya.

Aturan itu disusun untuk memberikan kepastian administrasi, menjamin kesempatan bertanding yang adil, sekaligus mencegah terhambatnya pembinaan prestasi akibat perbedaan kepentingan antarpengurus organisasi.

Gindha menegaskan, apabila hasil pengesahan telah ditetapkan, setiap perubahan harus dilakukan melalui prosedur resmi, disertai alasan yang jelas, serta memiliki jejak administrasi yang dapat diperiksa.

“Jika suatu tahapan pengesahan telah dilaksanakan, tentu setiap perubahan terhadap hasilnya harus melalui mekanisme resmi. Tidak boleh ada keputusan yang berubah tanpa penjelasan, tanpa dokumentasi, dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.

PERBASI Lampung menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, atlet merupakan pihak yang paling dirugikan apabila keputusan administratif berubah tanpa kepastian.

Di tengah persiapan menghadapi Porprov, atlet seharusnya berkonsentrasi pada latihan dan peningkatan prestasi. Bukan justru dibebani ketidakpastian mengenai status keabsahan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Porprov adalah ajang pembinaan dan prestasi atlet, bukan arena tarik-menarik kepentingan organisasi. Jangan sampai atlet yang telah mempersiapkan diri untuk bertanding justru menjadi korban ketidakpastian keputusan administratif,” tegas Gindha.

Ia juga menegaskan, keberatan PERBASI Lampung bukan untuk membela kepentingan kabupaten atau kota tertentu. Langkah tersebut merupakan upaya menjaga integritas kompetisi dan memastikan seluruh atlet bola basket di Provinsi Lampung memperoleh perlakuan yang adil.

Pengprov PERBASI Lampung mendesak KONI Lampung segera memberikan klarifikasi tertulis, membuka dasar perubahan status atlet, serta meninjau kembali keputusan yang dilakukan setelah tahapan pengesahan.

KONI Lampung juga diminta memastikan bahwa seluruh keputusan terkait keabsahan atlet berlandaskan aturan yang konsisten, bukan keputusan yang berubah tanpa penjelasan memadai.

Jika persoalan ini tidak diselesaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, PERBASI Lampung menyatakan siap membawa keberatan tersebut ke KONI Pusat melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

“Kami menghormati kewenangan KONI, tetapi kewenangan harus dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang konsisten. Kepastian aturan adalah fondasi keadilan dalam olahraga. Jangan sampai kepercayaan atlet dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Porprov menjadi rusak akibat keputusan yang tidak transparan,” pungkas Gindha.

Kini, publik olahraga Lampung menanti penjelasan KONI Lampung. Sebab, persoalan ini bukan semata tentang siapa yang berhak bertanding, melainkan juga tentang konsistensi aturan dan keadilan bagi atlet yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

Jika pengesahan sudah dilakukan, lalu status atlet bisa berubah, di mana letak kepastian aturan dalam penyelenggaraan Porprov.(Egi)

banner 450x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *