TULANG BAWANG BARAT,- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memperketat penelusuran dan penertiban kendaraan dinas menyusul rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberadaan aset daerah, memperjelas status administrasi, serta menuntaskan persoalan kendaraan dinas yang belum terselesaikan. Senin(26/10/2026)
Sekretaris Daerah Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., memimpin pembahasan hasil penelusuran dan tindak lanjut penyelesaian kendaraan dinas. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap aset harus memiliki kejelasan fisik, status kepemilikan, dan pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Taufik Hasan, S.H., M.M., sebanyak 27 unit kendaraan telah terverifikasi penempatannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Tim gabungan juga berhasil menemukan sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat secara fisik di berbagai unit kerja.
Meski menunjukkan perkembangan, penelusuran belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah kendaraan masih harus ditelusuri, termasuk aset yang tercatat sebagai pelimpahan dari kabupaten induk pada masa awal pemekaran.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Tubaba untuk memastikan setiap kendaraan yang tercatat dalam inventaris benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen administrasi.
Iwan Mursalin menekankan bahwa penyelesaian persoalan kendaraan dinas harus dilakukan secara proporsional, tegas, dan sesuai aturan. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penarikan kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak hingga penyelesaian administrasi aset yang keberadaan fisiknya belum dapat dipastikan.
Pertama, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta segera berkoordinasi untuk menarik kembali kendaraan dinas yang masih berada di tangan pihak yang tidak berhak. Penertiban akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kedua, terhadap aset hibah masa lalu yang tercatat secara administratif tetapi belum pernah ditemukan atau diterima secara fisik, pemerintah akan melakukan penelusuran lanjutan melalui tim yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Bagian Hukum, dan bidang pengelolaan aset.
Langkah tersebut diperlukan agar setiap keputusan terkait koreksi maupun penghapusan aset dari daftar inventaris daerah memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, kendaraan yang hilang atau mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dipulihkan akan ditangani melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Penelusuran kendaraan dinas ini bukan hanya persoalan melengkapi dokumen atau memperbarui daftar inventaris. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu memastikan kejelasan keberadaan aset yang dibeli, diperoleh, atau dicatat atas nama pemerintah.
Setiap kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya membutuhkan penjelasan dan penanganan yang terukur. Begitu pula aset yang hanya tercatat dalam administrasi tanpa bukti penerimaan fisik, yang harus ditelusuri secara cermat sebelum ditentukan langkah penyelesaiannya.
Pemkab Tubaba menyatakan optimistis penataan aset dapat dituntaskan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pengawasan Inspektorat. Seluruh kepala OPD serta tim teknis juga diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Kini, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa kendaraan yang berhasil ditemukan, melainkan seberapa tuntas pemerintah memastikan status, keberadaan, dan pertanggungjawaban setiap aset daerah.
Penyelesaian yang transparan dan sesuai hukum diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sekaligus menindaklanjuti catatan pemeriksaan BPK secara nyata di Kabupaten Tubaba, Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. (Budi)














