Bandar Lampung,HFL — Untuk memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan, Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se‑Provinsi Lampung, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/6/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya keterpaduan dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kemiskinan adalah persoalan lintas sektor yang memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. TKPKD harus menjadi penggerak utama dalam mengintegrasikan berbagai program intervensi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren penurunan, namun tantangan masih besar di beberapa wilayah.
“Kita mendorong pendekatan berbasis wilayah dan data Regsosek untuk merancang kebijakan yang lebih akurat. Kolaborasi lintas OPD sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih program,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan saat ini tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan dukungan Regsosek dan data mikro lainnya, kita dapat lebih jeli dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah dan akan terus berupaya mengimplementasikan berbagai program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta penguatan jaminan sosial.
“Kami menyambut baik Rakor ini sebagai bentuk sinergi antar daerah. Lampung Utara komit untuk terus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program berdasarkan data yang valid dan pendekatan langsung ke masyarakat,” ujar Romli.
Dengan terselenggaranya Rakor TKPKD ini, diharapkan adanya penyelarasan strategi antar kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung, guna menurunkan angka kemiskinan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Hadir dalam Rakor, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, S.P., M.T., Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr.Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., serta para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dan Kepala Bappeda dari kabupaten/kota se‑Provinsi Lampung.(Egi)
